Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan keinginan pemerintah untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan pekerjaan baru, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat.
“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,”
kata Mentan setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa di Indonesia menjadi perhatian utama Mentan.
“Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,”
jelas Mentan.
Selain kelapa, pemerintah berencana mengembangkan hilirisasi komoditas gambir, yang selama ini menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunan gambir ini memiliki potensi penggunaan dalam tinta Pemilu dan kebutuhan rumah tangga.
Untuk komoditas sawit, rencana pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega sedang disiapkan.
“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,”
imbuh Amran.
Dengan upaya percepatan hilirisasi, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 9,95 triliun untuk program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
“Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,”
kata Mentan.
—
