Dalam upayanya mempercepat pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa, Presiden Prabowo Subianto mengundang investor asing dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah.
Undangan ini diutarakan Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada hari Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan bahwa Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional ini, yang sangat penting sebagai infrastruktur untuk menghadapi ancaman seperti rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Proyek ini dirancang untuk membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten ke Gresik, Jawa Timur, dengan biaya mencapai US$ 80 miliar, dan tahap awal di Teluk Jakarta diharapkan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, guna memastikan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan tahap awal proyek di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
