Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memaparkan bahwa revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara Jawa Barat mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, program ini juga memberikan dampak positif lainnya, termasuk penyediaan tempat tinggal bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat penting, tambah Trenggono. Investasi lebih dari Rp26 triliun akan dialokasikan untuk budidaya di wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di pantai utara Jawa.
Revitalisasi ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025, dengan tahap pertama di Provinsi Jawa Barat. Pengembangan akan menargetkan 20.413,25 hektare tambak yang berlokasi di lahan pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mendorong implementasi revitalisasi tambak Pantura, sebuah Nota Kesepakatan telah ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berfokus pada Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu terkait Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya.
—
