Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah korupsi yang merajalela di sektor birokrasi, BUMN, dan BUMD. Masalah ini, menurut Prabowo, adalah salah satu yang paling besar dan mendesak untuk diselesaikan demi kemajuan bangsa.
Korupsi, yang telah berakar kuat, tidak boleh dianggap remeh dan harus segera ditangani.
ia sampaikan dalam acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) juga Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Di awal tahun 2025, pemerintah telah menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang berpotensi dikorupsi dalam beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
papar Prabowo.
Presiden juga menyoroti kebocoran kekayaan nasional yang dapat berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal. Untuk menghindari hal ini, Prabowo menyatakan bahwa langkah-langkah strategis dan mungkin tidak populer harus diambil.
Distorsi ekonomi juga menjadi perhatian, mengingat banyak rakyat yang belum merasakan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir. Masalah seperti kelaparan, kesulitan petani dalam menjual panen, dan akses kesehatan yang terbatas masih terjadi.
Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan optimisme melalui data pertumbuhan ekonomi 5,12% di Kuartal II 2025 dan realisasi investasi sebesar Rp 942 triliun pada Semester I 2025 yang naik 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
tutupnya. (N-7)
—
