Pemerintah memiliki keyakinan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 akan mencapai 5,2%. Keyakinan ini diutarakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Airlangga secara khusus menyoroti stabilitas perekonomian nasional, berbagai indikator makroekonomi, upaya meningkatkan konsumsi akhir tahun, dan penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Menurut Airlangga, neraca perdagangan dan transaksi berjalan terus mencatatkan surplus, dengan cadangan devisa tetap tinggi. Pertumbuhan kredit nasional juga tetap positif dan didukung likuiditas yang kuat, yang diperkirakan akan berdampak positif terhadap perekonomian di tahun berikutnya.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik secara daring maupun melalui ritel nasional. Selain meningkatkan konsumsi, sektor pariwisata juga terus didorong dengan berbagai kegiatan nasional sepanjang Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Guna mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun, Airlangga mengusulkan penerapan kebijakan kerja yang lebih fleksibel.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Airlangga menekankan pentingnya kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, dengan inklusi keuangan nasional yang terus menunjukkan peningkatan.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
—
